Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyoroti penataan pedagang kaki lima (PKL) di Ibukota.

Paling terlihat di Blok M. T empatnya sempit, orang mau makan dan jualan juga sulit

Menurutnya, penataan yang dilakukan saat ini belum maksimal dan masih terkesan asal ditata saja. Karena itu, eksekutif diminta mengajukan alokasi anggaran penataan bila dibutuhkan.

"Paling terlihat di Blok M. Tempatnya sempit, orang mau makan dan jualan juga sulit," ujarnya saat rapat lanjutan membahas dan merumuskan rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, Selasa (6/9).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh takut mengeluarkan biaya untuk melakukan penataan. Jika memang diperlukan, eksekutif agar mengajukan alokasi anggaran untuk melakukan penataan.

"Kalau anggarannya kurang ya diajukan. Jangan dipadatkan anggaran tapi kepentingannya tidak sampai," katanya.