Pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Pulogebang, Cakung, dikeluhkan. Selain penanganannya lambat, pejabat terkait juga jarang ada di tempat. Sehingga warga harus bolak balik ke kantor kelurahan.

Kita akan lihat dulu kasusnya seperti apa. Yang pasti akan kita tindaklanjuti

Pantauan di lapangan, Selasa (6/9), puluhan warga mengantre hingga ke teras dan parkiran. Mereka bergabung dengan warga yang akan mengurus perizinan di kantor PTSP kelurahan.

Suminah (51), warga RT 02/01 Pulogebang, mengaku sudah dua hari bolak balik ke kantor kelurahan untuk mengurus pembuatan e-KTP namun belum dilayani. Meski persyaratan sudah lengkap dan berkas dimasukkan ke loket pelayanan, namun ia harus menunggu lantaran berkas belum ditandatangani kepala seksi kependudukan di kelurahan.

“Saya sudah dua hari bolak balik ke sini, cuma mau minta tanda tangan kepala seksi kependudukan, susahnya minta ampun. Orangnya tidak ada terus,” ujarnya, Selasa (6/9).

Ia berharap pengurusan administrasi kependudukan tidak bertele-tele sehingga tidak ada warga yang dirugikan.

Keluhan juga disampaikan warga lainnya, Uni (40). Ia mengaku sudah seminggu mengurus surat pindah adiknya Doni Rahmat (28) ke Padang, Sumatera Barat. Masalahnya sama, tinggal menunggu tanda tangan kepala seksi kependudukan yang jarang ada di tempat.

“Berkas sudah lengkap dan diajukan seminggu yang lalu. Tapi sampai sekarang belum diketik-ketik juga oleh petugasnya. Capek juga bolak balik,” keluhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Pulogebang, Lolita Damayanti mengatakan, pelayanan lambat karena alat perekaman e-KTP sering ngadat. Selain itu, jumlah warga yang mengantre juga terlalu banyak, padahal tempat pelayanan administrasi kependudukan ini sangat sempit dan petugas hanya ada tiga orang.

Bahkan, karena banyaknya pemohon maka setiap pukul 02.00 loket pendaftaran sudah ditutup. Sehingga sekitar pukul 17.00 pelayanan dapat selesai ditangani. Mereka yang tidak tertangani dianjurkan untuk datang keesokan harinya.

“Mesin perekaman sering ngadat, sehingga antrean menjadi panjang. Sementara petugas kami juga sangat minim hanya tiga orang. Idealnya perlu penambahan alat dan SDM agar pelayanan ke warga cepat,” katanya.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Timur, Ahmad Fauzi mengaku baru mendapat informasi tersebut. Ia mengaku akan mengirim petugas untuk mengecek kondisi alat.

"Kita akan lihat dulu kasusnya seperti apa. Yang pasti akan kita tindaklanjuti," tandasnya.