Percepatan proses lelang ribuan kegiatan di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Saat ini, sebanyak 508 paket kegiatan telah rampung dan sudah memasuki penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp982,2 miliar.

Kami masih terus membuka bagi SKPD dan UKPD yang ingin mengajukan dokumen SPL untuk kegiatan mereka

508 paket tersebut diantaranya 408 paket kegiatan yang melalui proses lelang umum dengan nilai kontrak sebesar Rp 810,3 miliar dan 25 paket kegiatan melalui e-purchasing dalam daftar e-purchasing dalam daftar e-katalog dengan nilai kontrak Rp 171,8 miliar.

Kepala ULP DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony Ariyawan, mengatakan, usulan kegiatan lelang yang telah diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) ke ULP DKI sudah meningkat, hingga per 16 Juli dokumen surat perintah lelang (SPL) yang masuk ke ULP sudah mencapai 5.523 dari 5.114 paket kegiatan.

"Kami masih terus membuka bagi SKPD dan UKPD yang ingin mengajukan dokumen SPL untuk kegiatan mereka," kata Sony di Balaikota, Kamis (17/7).

Dikatakan Sony, dari 5.523 paket kegiatan yang sudah masuk dokumen SPL, baru 1.396 yang sudah ditayangkan dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di www.lpse.jakarta.go.id dengan total nilai pagu anggaran paket sebesar Rp 4,1 triliun.

Sedangkan, sebanyak 482 paket kegiatan telah selesai lelang dan dalam tahap penandatanganan kontrak sebesar Rp 810,3 miliar. Kemudian paket kegiatan yang diumumkan lewat e-katalog dengan pembelian melalui e-purchasing ada 52 paket kegiatan, 26 diantaranya sudah masuk tahap penandatangan kontrak dengan nilai 171,8 miliar.

"Jumlah ini masih akan terus berkembang, karena kami akan upayakan percepatan pengadaan lelang, asalkan dokumen SPL yang diajukan lengkap dan tidak ada berkas administrasi yang kurang," tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan membantu ULP untuk menjalankan tugasnya melakukan pelayanan lelang terpadu satu pintu.

"Semakin cepat ULP melakukan lelang, maka semakin tinggi realisasi penyerapan anggaran Pemprov DKI tahun ini," kata Saefullah.