You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
25 Anggota DPRD Babel Berkunjung ke Pasar Induk Beras Cipinang
photo Nurito - Beritajakarta.id

DPRD Babel Belajar Pengelolaan Beras ke DKI

25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel) melakukan kunjungan kerja ke PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mempelajari pengelolaan beras di pasar induk tersebut.

Dari studi banding ini tentunya diharapkan dapat dibawa ke Babel dan diterapkan di sana

Wakil Ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto mengatakan, pengelolaan beras di pasar induk ini sangat profesional dalam memproduksi beras dalam kemasan. Hal ini membuat jajarannya tertarik untuk melakukan studi banding.

"Dari studi banding ini tentunya diharapkan dapat dibawa ke Babel dan diterapkan di sana," katanya, Jumat (16/9).

DPRD Salatiga Pelajari Sistem Pemerintahan di Jaktim

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya telah memiliki mesin pengolah beras asal Vietnam yang mampu memproduksi 60 ton beras per hari. Produksi beras tersebut selanjutnya langsung dipasarkan ke sejumlah daerah, pasar tradisional dan supermaket di Jakarta.

"Untuk memproduksi beras, kami juga bekerja sama dengan kelompok tani maupun penggilingan padi di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," tuturnya.

Ditambahkan Arief, kerja sama ini dilakukan agar pasokan beras ke pasar ini tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan beras di wilayah Ibukota.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati