DKI Diminta Petakan Daerah Rawan Konflik Jelang Pilkada
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memetakan daerah rawan konflik, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Sehingga potensi konflik dapat diantisipasi secara dini dengan meningkatkan pengamanan.
Isu krusial harus diantisipasi sejak dini. Jadi harus memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, agar setiap daerah memetakan wilayah rawan konflik. Terlebih bagi daerah yang banyak isu krusial.
"Isu krusial harus diantisipasi sejak dini. Jadi harus memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi," kata Akmal, saat melakukan teleconference dengan beberapa daerah yang menggelar Pilkada serentak, Selasa (27/9).
DKI Anggarkan Rp 66 Miliar untuk Pengamanan PilkadaDia menambahkan, pemetaan ini diperlukan untuk penempatan petugas keamanan. Namun diharapkan Pilkada 2017 bisa berjalan dengan baik dan lancar, tanpa adanya konflik.
"Kami harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena beberapa daerah yang melaporkan persiapan Pilkada ini saya lihat sudah cukup baik," ucapnya.
Menurut Akmal, teleconference ini dilakukan untuk melihat kesiapan daerah terhadap pelaksanaan Pilkada serentak pada 2017 mendatang. Selain DKI, beberapa daerah yang melakukan teleconference seperti Jawa Barat, Aceh, Yogyakarta, Banten, Sulawesi Utara, Bali, serta Lampung.
