DKI Pastikan Cari Solusi Kekurangan Anggaran MRT
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mencarikan solusi untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang mencapai Rp 2,56 triliun.
Kalau itu bisa dilakukan nanti dibicarakan kembali dengan Bappenas
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan segera mengirim surat ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) bisa ditambah jumlahnya.
"Kami tentunya tetap akan mengadakan kebutuhan Rp 2,56 triliun yang dibutuhkan. Kalau itu bisa dilakukan nanti dibicarakan kembali dengan Bappenas," katanya di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa (15/11).
Plt Gubernur Puas dengan Progress Pembangunan MRTPria yang akrab disapa Soni ini menjelaskan, sumber penambahan anggaran tersebut bisa diambil dari beberapa pendanaan. Namun agar sesuai dengan anggaran sebelumnya, pinjaman dari JICA diharapkan bisa ditambah.
"Pilihan itu kan boleh sumbernya dari mana saja. Yang dimungkinkan supaya nyambung dengan anggaran mending tambah pinjamannya saja," ucapnya.
Meski demikian, ia mengaku masih ada alternatif lain jika pinjaman dari JICA tidak bisa ditambah. Salah satunya dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"APBD alternatif saja kalau situasi memang sudah mendesak," tandasnya.
