You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi B Bahas Dana PMP Lima BUMD
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Komisi B Bahas Dana PMP Lima BUMD

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat kerja Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Termasuk alokasi dana PMP PDAM Jaya yang dipergunakan untuk membangun jaringan pipa air bersih bagi warga

Di dalam rapat kerja itu dibahas usulan PMP BUMD tahun 2017 di antaranya PT Transjakarta sebesar Rp 420 miliar, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Rp 4,4 triliun, PT Jakpro Rp 1 triliun dan PDAM Jaya Rp 500 miliar. 

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arif mengatakan, dana PMP BUMD telah dialokasikan untuk penyelesaian beberapa proyek. Antara pembangunan sarana dan prasarana Asian Games kepada PT Jakpro.

Pemberian Dana PMP PD PAM Jaya Ditunda

"Termasuk alokasi dana PMP PDAM Jaya yang dipergunakan untuk membangun jaringan pipa air bersih bagi warga," katanya, Rabu (7/12).

Tubagus menuturkan, suntikan dana PMP untuk PT MRT akan terus dialokasikan hingga 2018 mendatang. Pihaknya juga memberikan dana PMP Rp 420 miliar bagi PT Transjakarta untuk menambah bus gandeng dan single.

"PT Transjakarta nantinya tidak lagi menerima PMP tahun 2018 karena kebutuhan armada bus yang akan dioperasikan sudah terpenuhi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kebayoran Lama Selatan Miliki 56 Tempat Pengelolaan Sampah Organik

    access_time11-07-2026 remove_red_eye7662 personTiyo Surya Sakti
  2. Pengemudi Truk Sampah Salahgunakan BBM Operasional di Cilincing Disanksi

    access_time14-07-2026 remove_red_eye5455 personAnita Karyati
  3. Kelurahan Berprestasi Jadi Penggerak Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1601 personFakhrizal Fakhri
  4. SDN Srengseng Sawah 15 Tetap Gelar Sekolah Tatap Muka

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1434 personDessy Suciati
  5. DPRD DKI Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    access_time14-07-2026 remove_red_eye1312 personFakhrizal Fakhri