You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Satpol PP DKI Dilarang Cuti Saat Natal dan Tahun Baru
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Satpol PP DKI Dilarang Cuti saat Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang anggota Satpol PP mengambil cuti saat Natal dan Tahun Baru. Namun, larangan ini tidak berlaku bagi anggota yang merayakan Natal.

Satpol PP dilarang cuti, kecuali yanb beragama Katolik dan Protestan. Mereka akan dimaksimalkan untuk pengamanan


Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, seluruh anggota Satpol PP akan disiagakan untuk melakukan pengamanan. Sehingga mereka tidak diperbolehkan mengambil cuti.



"Satpol PP dilarang cuti, kecuali yang beragama Katolik dan Protestan. Mereka akan dimaksimalkan untuk pengamanan," ujar Sumarsono, saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).



100 Petugas Gabungan Apel Razia Terpadu di Kramat Jati

Sekretaris Satpol PP DKI Jakarta, Iwan Samosir menambahkan, bagi anggota Satpol PP yang sudah terlanjur mengajukan cuti akan dibatalkan. Karena mereka memang dibutuhkan untuk membantu pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.



"Mereka akan membantu pengamanan di beberapa objek vital, seperti tempat ibadah, tempat rekreasi, serta lainnya," kata Iwan.



Pihaknya akan menyiagakan sebanyak 1.000 personel untuk diperbantukan saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2017. Sementara itu sebanyak 3.000 personel juga akan disiagakan dimasing-masing wilayah untuk pengamanan. 



"Kami sudah siapkan anggota untuk siaga baik yang akan di-BKO ke TNI dan Polri, maupun yang siaga di wilayah masing-masing," tandasnya.


Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11432 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1349 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1284 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye995 personBudhi Firmansyah Surapati