You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Evaluasi APBD DKI 2017 Rampung Sore Ini
photo Doc - Beritajakarta.id

Evaluasi APBD DKI 2017 Rampung Sore Ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil evaluasi APBD 2017 dari Kementerian Dalam negeri (Kemendagri). Diperkirakan hasil evaluasi akan rampung pada sore ini atau esok hari.

Dari Kemendagri evaluasi masih belum selesai, Insya Allah kalau nggak sore ini ya besok pagi itu bisa diselesaikan

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan pihaknya terus mendorong agar evaluasi bisa segera rampung. Dokumen APBD 2017 yang telah disahkan oleh DPRD dikirim pada Senin (19/12) lalu.

"Dari Kemendagri evaluasi masih belum selesai, Insya Allah kalau nggak sore ini ya besok pagi itu bisa diselesaikan," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/12).

DKI Miliki Enam Alat Pengukur Permukaan Air

Pria yang akrab disapa Soni ini menambahkan akan mengikuti hasil evaluasi dari Kemendagri untuk APBD 2017. Dirinya tidak mempermasalahkan jika ada anggaran yang tidak disetujui. Karena memang anggaran tersebut merupakan usulan.

"Kalau ada yang dicoret silahkan. Itu kan Kemendagri memang punya standar, formulanya sudah ada semua. Nggak boleh menabrak aturan," tandasnya.

APBD 2017 disahkan sebesar Rp 70,19 triliun. Soni berharap evaluasi oleh Kemendagri bisa rampung dalam waktu lima hari. Sehingga saat awal tahun depan anggarannya sudah bisa digunakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati