You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kenaikan Biaya Pengurusan STNK Kebijakan Pemerintah Pusat
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI akan Gencarkan Penertiban PSK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggencarkan penertiban pekerja seks komersial (PSK) menyusul diamankannya 76 wanita asing asal Tiongkok yang menyalahgunakan visa di sebuah klub malam di Jakarta Barat.

Yang jelas kami tidak mentolerir keberadaan PSK seperti itu. Cuma penertibannya harus lebih gencar

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, maraknya tempat hiburan malam tidak hanya menjadi atensi Pemprov DKI Jakarta. Melainkan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.

"Yang jelas kami tidak mentolerir keberadaan PSK seperti itu. Cuma penertibannya harus lebih gencar daripada pelakunya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1).

13 PSK Terjaring Razia di Jl Raya Bekasi Timur

Pria yang akrab disapa Soni ini mengaku telah menerima laporan dari intelejen terkait maraknya tenaga asing di tempat hiburan malam di Jakarta.

"Laporan intelijen kami terima hampir seminggu tiga kali. Itu termasuk tenaga-tenaga asing. Sifatnya rahasia," tandasnya.

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM merazia sebuah klub malam di Sun City, Jakarta Barat. Sebanyak 76 wanita asing asal Tiongkok diamankan karena terbukti menyalahgunakan visa dan menjadi PSK.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Tegaskan Larangan Mengamen di Mikrotrans dan Halte

    access_time02-10-2026 remove_red_eye3266 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. 4.100 Benih Ikan Didistribusikan di Lima Pulau Permukiman

    access_time02-10-2026 remove_red_eye2891 personAnita Karyati
  3. Syafrin Minta Pengurus RT/RW Terus Jadi Mitra Strategis Pemerintah

    access_time01-10-2026 remove_red_eye1637 personTiyo Surya Sakti
  4. Jalan Raya Ciracas Dilebarkan

    access_time01-10-2026 remove_red_eye1459 personNurito
  5. Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

    access_time06-10-2026 remove_red_eye1270 personFolmer