You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Masih Pelajari Permendikbud Penerimaan Sumbangan Sekolah
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

DKI Pelajari Permendikbud Tentang Komite Sekolah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam Permendikbud ini memuat aturan diperbolehkannya Komite Sekolah menerima sumbangan dari siswa.

Kami pelajari dulu, yang jelas tergantung jenis sumbangannya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, pihaknya akan melakukan pengkajian dahulu. Sebab, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki aturan tersendiri terkait penerimaan sumbangan di sekolah.

"Kami pelajari dulu, yang jelas tergantung jenis sumbangannya. Semestinya, asumsi yang ada sudah cukup," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/1).

Komite Sekolah Diminta Ikut Tingkatkan Prestasi Pendidikan

Menurut pria yang akrab disapa Soni ini, jika ada aturan yang lebih tinggi, maka daerah wajib untuk menyesuaikan. Namun, dirinya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.

"Saya belum mengetahui detail. Prinsipnya, kalau itu menjadi peraturan dari Kemendikbud, Pemda wajib hukumnya menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujarnya.

Seperti diketahui, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Permendikbud itu terbit untuk merevitalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah agar dapat menerapkan prinsip gotong royong, demokrasi, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1189 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye994 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye955 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati