You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Perpanjangan Penggalangan Dana PMI Jaktim Sasar Sekolah
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Perpanjangan Penggalangan Dana, PMI Jaktim Sasar Sekolah

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur, menggelar sosialisasi perpanjangan waktu pelaksanaan bulan dana PMI. Selain menyasar perusahaan-perusahan dan instansi pemerintahan, penggalangan akan fokus ke sekolah.

 Kita berharap kerelaan sumbangan masyarakat agar menjadi amal ibadah

Wakil Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar mengatakan, perpanjangan waktu penggalangan dana menindaklanjuti surat dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. Sesuai surat itu, penggalangan diperpanjang hingga Februari ini.

"Awalnya bulan dana digelar November sampai Desember 2016. Dengan adanya surat itu diperpanjang sampai Februari," katanya, Kamis (2/1).

Jakbar Targetkan Penerimaan Bulan Dana PMI Rp 2,1 M

Ditegaskan Anwar, pengumpulan dana bersifat suka rela tanpa paksaan. Karena itu, penggalangan tidak akan menggunakan kupon.

"Dari target Rp 5 miliar, sekarang masih di bawah Rp 4 miliar. Kita berharap kerelaan sumbangan masyarakat agar menjadi amal ibadah," ujarnya.

Ketua PMI Jakarta Timur, Krisdianto menambahkan, dalam sisa waktu penggalangan ini pihaknya akan mengoptimalkan ke sekolah-sekolah. Tidak hanya menghimpun dana, dengan memberikan sumbangan sukarela bagi PMI siswa dididik memiliki kepedulian sosial dan kerelaan berbagi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye953 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati