You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
HPSN 2017, Sudin LH Tanam 1000 Bibit Mangrove
photo Doc - Beritajakarta.id

HPSN 2017, Pemkab Tanam 1.000 Bibit Mangrove

Sebanyak 1000 bibit mangrove bakal ditanam Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam rangakaian kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada 21 Februari besok.

Kita sendiri akan menanam 880 bibit mangrove di taman nasional, sisi barat Pulau Pramuka

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Yusen Hardiman mengatakan, penanaman 1.000 bibit mangrove tersebut dilakukan pada dua agenda kegiatan. Pertama, saat perayaan HPSN tingkat provinsi di Konservasi Hutan Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (21/2), di mana Pemkab Kepulauan Seribu menanam 120 bibit mangrove. 

Ekowisata Mangrove, Rekreasi Hijau dan Asri di Pesisir Utara Jakarta

"Selanjutnya, kami akan menanam 880 bibit mangrove di taman nasional sisi barat Pulau Pramuka, dan dirangkai dengan berbagai kegiatan pada 25 Februari mendatang," ujar Yusen, Senin (20/2). 

Selain menanam bibit mangrove, lanjut Yusen, rangkaian kegiatan HPSN tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu juga diisi dengan acara bersih laut serta membagikan 50 dus cairan pembersih toilet dan 200 kantong sampah kepada pemilik homestay dan warga Pulau Pramuka.

"Kami berharap ada partisipasi langsung masyarakat dalam kegiatan ini sebagai pembinaan sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10663 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1323 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1245 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye965 personBudhi Firmansyah Surapati