Komisi C Dukung Dana PMP Proyek Asian Games Ditambah
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung usulan tambahan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) bagi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menyelesaikan tiga proyek Asian Games 2018 yang terdiri dari Velodrome, Equestrian Park Pulomas dan Light Rail Transit (LRT)
Kami siap mensupport agar bisa diselesaikan tepat waktu
Tambahan dana PMP proyek tersebut rencananya akan diajukan PT Jakpro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2017 mendatang.
"Pembangunan tiga proyek Asian Games ini merupakan penugasan khusus dari pemerintah pusat. Sehingga kami siap mendukung agar bisa diselesaikan tepat waktu," ujar Cinta Mega, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/2).
Skema Pinjaman Daerah Proyek Asian Games Diusulkan di APBD-PIa juga menyampaikan akan menggelar rapat kerja bersama direksi PT Jakpro dalam waktu dekat. Rapat tersebut untuk membahas sudah sejauh mana progres pembangunan tiga proyek Asian Games 2018 hingga saat ini.
"Kami akan meminta penjelasan realisasi penggunaan dan hasil audit anggaran PMP 2016," ujarnya.
Dari hasil audit tersebut, lanjut Cinta, Komisi C DPRD akan memberikan persetujuan tambahan dana PMP bagi PT Jakpro untuk dibahas di dalam APBD-P 2017.
"Usulan tambahan PMP juga akan dibahas di Badan Anggaran DPRD untuk mendapat persetujuan," tandasnya.
Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi mengatakan, pada 2016 lalu pihaknya menerima PMP sebesar Rp 1 triliun. Dana itu seluruhnya sudah habis terserap untuk melakukan down payment (DP) pelanjutan proyek yang sedang berjalan.
"Bahkan serapannya mencapai Rp 1,2 triliun. Untuk 2017 ini minimum Rp 1,95 triliun. Harapannya ditambah Rp 1 triliun lagi sehingga total Rp 2,95 triliun," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengajukan tambahan PMP pada APBD Perubahan 2017.
Sebab, secara keseluruhan kebutuhan pembangunan tiga proyek strategis itu membutuhkan sekitar Rp 6,8 triliun, dengan alokasi terbesar pembangunan LRT lebih dari Rp 5 triliun.
"Kebutuhan kita untuk pembayaran tahun depan sebesar Rp 2 triliun," tuturnya.
