You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penataan Kawasan PKL di Kembangan Masih Terkendala
.
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Penataan Kawasan PKL di Kembangan Masih Terkendala

Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat, menata pedagang kaki lima (PKL) di kawasan CNI Kembangan, masih terbentur banyak kendala. Salah satunya adalah jumlah pedagang yang terus bertambah serta lokasi yang kurang representatif untuk dilakukan penataan.

Kalau pun tidak ada solusi, tentunya camat dan lurah yang memiliki kewenangan

Suku Dinas Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat, sudah mencoba beberapa solusi. Namun, sampai saat ini semuanya belum bisa terealisir.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) KUMKMP Jakarta Barat, Nuraini Sylviana mengatakan, pihaknya pernah mencoba bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR (corporate social responsibility) untuk membuat kios permanen. Namun, itu tak bisa dilakukan karena lokasinya berada di jalan.

UKM di Jakbar Diminta Lebih Diperhatikan

"Kemudian, akan dibuat tenda. Itu pun akan timbul masalah mengenai tanggung jawab aset tendanya. Nggak mungkin, tenda dibiarkan tergeletak di jalan," kata Nuraini, Jumat (24/2).

Solusi lainnya adalah melakukan relokasi pedagang. Namun, menurut Nuraini, itu tidak mungkin karena tak ada lahan kosong yang menampung sekitar 1.000 pedagang.

"Sebenarnya, tupoksi kami adalah menata pedagangnya. Kalau pun tidak ada solusi, tentunya camat dan lurah yang memiliki kewenangan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1445 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1365 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1242 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer