You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Kota Malang Kunker ke DPRD DKI
photo Folmer - Beritajakarta.id

DPRD Kota Malang Kunker ke Legislatif DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi terkait implikasi perubahan struktur perangkat daerah.

Kita ingin studi banding, apakah di Pemprov DKI mengalami masalah akibat perubahan struktur perangkat daerah

Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban mengatakan, sejak 2017, sejumlah dinas di Pemkot Malang mengalami penyesuaian mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Kita ingin studi banding, apakah di Pemprov DKI mengalami masalah akibat perubahan struktur perangkat daerah," terang Yaqud, Selasa (7/3).

Anggota DPRD Sumsel Kunker ke DPRD DKI

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menjelaskan, perubahan struktur perangkat daerah di eksekutif juga berdampak adanya perubahan mitra kerja DPRD DKI Jakarta.  

"Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini menjadi mitra kerja Komisi B DPRD DKI. Sebelumnya, saat masih bernama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi mitra Komisi A," urainya.

Ia menambahkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk bersama-sama memetakan masalah. Terutama, mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye938 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati