Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, Jumat (17/3), membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Barat. 

Jadi yang bisa dikerjakan di wali kota tidak usah diusulkan di tingkat provinsi. Selesaikan di tingkat wali kota

Dalam sambutannya, pria yang akrab dipanggil Soni ini mengatakan, musrenbang harus bisa menyatukan perbedaan pandangan dari berbagai pihak, baik dari kelompok bisnis, pemerintah dan sebagainya.

"Itu esensi musyawarah. Oleh karena itu, saya minta di sini ada titik temu yang dimusyawarahkan yaitu pembangunan di Jakarta Barat untuk 2018," kata Sumarsono. 

Ia menambahkan, untuk permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat kota tidak perlu diusulkan di tingkat provinsi. 

" Jadi yang bisa dikerjakan di wali kota tidak usah diusulkan di tingkat provinsi. Selesaikan di tingkat wali kota ," ujarnya.

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi membeberkan, pada musrenbang ini dibahas 340 kegiatan bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat dengan total anggaran sebesar Rp 392 miliar. Bidang perekonomian dan pembangunan sebanyak 303 kegiatan dengan anggaran Rp 1,1 triliun, lalu bidang pemerintahan ada 1.739 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 673 miliar. 

"Kami juga ada program prioritas, pertama normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi. Kedua, penanganan kemacetan. Ketiga pengamanan aset. Keempat penataan PKL kawasan Jalan Cengkeh dan kelima pembangunan kantor Lurah Jembatan Besi dan Jembatan Lima," tandasnya.