Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, memaparkan proses pembangunan dan penganggaran terpadu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 

Kita bisa memberikan klarifikasi dan sifatnya konstruktif

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menuturkan, pemaparan merupakan tindak lanjut dari penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKP) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016.

Dikatakan Tuty, dalam kesempatan itu pihaknya memaparkan beberapa modifikasi penganggaran untuk mempertajam program prioritas.

"Kita paparkan bahwa penganggaran kita mengacu pada pakem, sesuai tuntunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kita lakukan beberapa modifikasi untuk mempertajam program prioritas," katanya, Selasa (11/4).

Dia mengungkapkan, salah satu contoh modifikasi yang dilakukan adalah mempertajam penerapan aplikasi e-komponen dan e-harga dalam penyusunan anggaran. Dengan begitu, proses penganggaran DKI bisa selaras dengan program yang dijadikan prioritas. 

"Diskusi ini bagus sekali. Kita bisa memberikan klarifikasi dan sifatnya konstruktif," tandasnya.