You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Plt Gubernur Nilai Kinerja PMI DKI Terus Meningkat
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Plt Gubernur Nilai Kinerja PMI DKI Terus Meningkat

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menilai, kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan baik dan terus mengalami peningkatan.

Peneriman Bulan Dana PMI bisa meningkat hingga 95 persen, ini patut diapresiasi

Salah satu tolok ukurnya, penerimaan bantuan melalui Bulan Dana PMI periode tahun 2016/2017 mencapai Rp 10.841.890.332. Sementara, untuk tahun 2015/2016 berjumlah Rp 5.221.120.000.

"Peneriman Bulan Dana PMI bisa meningkat hingga 95 persen, ini patut diapresiasi," kata Sumarsono, saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI PMI DKI Jakarta Tahun 2017 di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (11/4).

Penerimaan Bulan Dana PMI DKI Jakarta Melonjak 95 Persen

Pria yang akrab disapa Soni ini menegaskan, pengurus PMI memiliki karakter keterpanggilan untuk memberikan sumbangsih bagi bangsa melalui kemanusiaan dengan profesional dan ikhlas. Sehingga, kepentingan pribadi atau golongan harus dikesampingkan.

"Pertahankan prestasi yang sudah diraih dan terus dibina aga bisa menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Sekadar diketahui, Musprov XI PMI DKI Jakarta berlangsung selama dua hari yakni, 11-12 April 2017. Salah satu agendanya yakni memilih Ketua PMI DKI Jakarta masa bakti 2017-2022.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati