You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pengurus PMI DKI Masa Bakti 2017-2022 Dikukuhkan
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

Pengurus PMI DKI Masa Bakti 2017-2022 Dilantik

Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2017-2022 dilantik. Terpilih sebagai Ketua PMI DKI Jakarta, Muhammad Ali Reza.

Seluruh pengurus dan relawan harus bisa membantu dan menjalankan fungsi kemanusiaan

Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla menuturkan, Jakarta penduduknya berjumlah 10 juta orang, tetapi dari seluruh Indonesia kalau sakit dan perlu penanganan yang lebih intensif datangnya ke Jakarta.

"Seluruh pengurus dan relawan harus bisa membantu dan menjalankan fungsi kemanusiaan. Jangan melihat siapa yang ditolong, tapi lakukan dengan ikhlas," kata Jusuf Kalla, saat acara pelantikan di Gedung PMI, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Plt Gubernur Nilai Kinerja PMI DKI Terus Meningkat

Ia menambahkan, PMI DKI Jakarta bukan hanya menjalankan tugas kemanusiaan di Ibukota. Dimanapun lokasi bencana, PMI DKI harus siap membantu.

Sementara, Ketua PMI DKI Jakarta, Muhammad Ali Reza mengatakan, dirinya berkomitmen untuk semaksimal mungkin melaksanakan program kerja PMI serta menjadikan PMI sebagai organisasi yang efektif, visioner, tanggap, mandiri dan profesional.

"Tantangan terbesar adalah pelayanan masyarakat, karena ini organisasi masyarakat. Kami akan berusaha untuk cepat tanggap terhadap bencana, secepat mungkin kami akan melayani," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati