You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
20 Ribu Usulan Kegiatan Masuk RKPD 2018
.
photo doc - Beritajakarta.id

20 Ribu Usulan Kegiatan Masuk RKPD 2018

Hingga kini, 20 ribu usulan kegiatan tercatat telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dengan nilai Rp 47 triliun.

Posisinya sudah terinput dalam e-budgeting. Tercatat lebih dari 20 ribu kegiatan dengan nominal usulan belanja langsung Rp 47 triliun

Usulan tersebut saat ini  juga sudah terinput dalam sistem e-budgeting yang masuk ke dalam belanja langsung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, usulan kegiatan yang masuk di RKPD 2018 telah melalui proses mulai dari Rembuk RW sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga provinsi.

Nilai APBD-P Diperkirakan Capai Rp 72 Triliun

"Posisinya sudah terinput dalam e-budgeting. Tercatat lebih dari 20 ribu kegiatan," katanya, Sabtu (13/5).

Tuty menuturkan, saat ini pihaknya masih akan memilah kembali 20 ribu usulan kegiatan yang masuk di RKPD.

"Kami masih perlu lakukan penyesuaian," ucapnya.

Menurut Tuty, nantinya program kerja di RKPD ini akan disesuaikan dengan pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setidaknya ada dua komponen pendapatan kas daerah yakni pajak daerah dan dana perimbangan.

"Jadi akan kami sesuaikan lagi.  Semua belum fix," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1424 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1326 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1257 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1181 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1101 personFolmer