You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Gelar Forum Konsultasi Publik untuk RKPD 2018
.
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Gelar Forum Konsultasi Publik untuk RKPD 2018

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui rkpd.jakarta.go.id

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, selain sudah diatur pelaksanaannya, forum ini juga merupakan komitmen untuk mewujudkan good governance.

"Penyusunan program RKPD 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD, RPJPD dan RPJMN," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/5).

Bappeda Bahas Tujuh Tema untuk RKPD 2018

Menurutnya, Pemprov DKI sudah sejak tiga hari lalu membuka kanal konsultasi publik secara online sebagai masukan kepada Bappeda dan TAPD.

"Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui rkpd.jakarta.go.id. Kita harus betul-betul cermat dalam menyusun program ini," katanya.

Ia menambahkan, terkait masukan, visi dan misi akan dirinci menjadi program-program kerja dan akan dibicarakan dalam forum asisten yang mulai dibuka besok.

"Mengenai finalisasinya akan terus kita bahas. Prinsipnya, program-program yang kita luncurkan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1437 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1349 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1268 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1214 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1112 personFolmer