Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, berencana mensosialisasikan budaya anti pungutan liar (pungli) kepada wajib pajak (WP) besar. Sehingga, mereka dapat menghidari praktik pungli maupun gratifikasi pada petugas pajak.

Interaksi WP dengan petugas itu rawan tindakan pungli, karena bisa saja terjadi kesepakatan.

Kepala BPRD DKI Jakarta, Edi Sumantri menenggarai, masih ada WP yang belum memahami budaya anti pungli dan mengimingi petugas. Terutama WP yang ingin mengurangi kewajiban pajaknya.

"Interaksi WP dengan petugas itu rawan tindakan pungli, karena bisa saja terjadi kesepakatan. Karena itu WP juga akan kita sosialisasikan agar mereka paham aturan dan sanksi," ujarnya, Selasa (16/5).

DPRD Nilai Kinerja Tim Saber Pungli Efektif

Secara internal, lanjut Edi, pihaknya terus intensif dan sistematis berupaya memperkuat mental spiritual pegawai untuk menghindari praktik pungli. Sebab, kata Edi, instansi yang dipimpinnya rawan terjadi praktik pungli dan gratifikasi.

"Dalam setiap rapat kita sudah tegaskan untuk menjaga jangan sampai ada pungli. Selain itu, kita perkuat dengan ceramah agama yang rutin digelar tiap pekan," jelasnya.

Sementara Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Zainal menambahkan, salah satu dari empat program tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ialah pencegahan. Karena itu, lanjut Zainal, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke semua lini untuk menciptakan layanan publik yang bersih dari pungli.

"Dengan sosialisasi kita minta kesadaran agar pelayanan sema kin baik. Begitu juga warga agar tidak memberikan peluang terjadinya pungli," tandasnya.