You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Legislatif Badung Kunker ke DPRD DKI
photo Folmer - Beritajakarta.id

DPRD Kabupaten Badung Gelar Kunker ke DPRD DKI

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Provinsi Bali, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta.

Kami ingin mendapat masukan dari DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan RPJPD di Ibukota

Rombongan tersebut diterima Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dan anggota Komisi E, Merry Hotma.

Wakil Ketua I DPRD Badung, Nyoman Karyana mengatakan, kedatangan mereka untuk mendapat masukan terkait rencana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung.

Dewan 10 dari Daerah Kunker ke DPRD DKI

"Kami ingin mendapat masukan dari DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan RPJPD di Ibukota, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh warga," ujarnya. Rabu (17/5).

Kepada rombongan DPRD Kabupaten Badung,  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik memaparkan, pihaknya telah memiliki RPJPD selama 25 tahun lamanya, mulai 2010 hingga 2035.

"Penyusunan RPJPD DKI Jakarta dalam kurun waktu 25 tahun disepakati bersama wakil rakyat. Perubahan di dalam rencana pembangunan jangka panjang harus jelas agar tidak ada yang menggugat di kemudian hari," katanya.

Taufik pun memberikan saran kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung agar penyusunan RPJPD untuk 25 tahun ke depan sesuai dengan amanat pendiri terdahulu.

"Kabupaten Badung untuk 25 tahun ke depan mau dijadikan seperti apa? Ini yang harus dipikirkan secara seksama sehingga nanti generasi penerus bisa merasakan manfaat," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1178 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati