You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Parkir Liar di Kelurahan Tegal Parang Mulai Teratasi
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Kelurahan Tegal Parang Sediakan Kantong Parkir untuk Warga

Pihak Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan melarang warga memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Kantong parkir hingga aturan waktu parkir diterapkan agar kendaraan warga tidak menghambat arus lalu lintas.

Kami melakukan semua ini sudah berkoordinasi dengan Sudinhub dan pihak Satpol PP Jakarta Selatan

"Kami sudah minta warga untuk menaruh mobil di kantong-kantong parkir yang telah kami sediakan," ujar Ahmad Yani, Lurah Tegal Parang, Senin (22/05).

Kantong parkir yang dimaksud yaitu di lahan milik Kementerian Agama di Jalan Mampang Prapatan X RT 04/01, seluas 2.000 meter persegi dengan daya tampung 200 mobil. Kedua di lahan bekas bengkel seluas 300 meter persegi di Jalan Mampang XIII dapat menampung 20-15 mobil, dan di Jalan Mampang Prapatan XIV luas 120 meter persegi dengan daya tampung 10 mobil.

Larangan Parkir Liar Disosialisasikan di Pademangan

"Mobil yang parkir di badan jalan sudah berkurang sekarang, sejak diterapkan yaitu enam bulan lalu," ujarnya

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu dengan membuat aturan waktu diperbolehkannya parkir di jalan lingkungan pada pukul 19.00-06.00 WIB.

"Kalau jam segitu jarang ada mobil lewat, kami perbolehkan. Kami melakukan semua ini sudah berkoordinasi dengan Sudin Perhubungan dan pihak Satpol PP Jakarta Selatan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11299 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1344 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1283 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1278 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye990 personBudhi Firmansyah Surapati