You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga Diminta Lapor Jika Hendak Mudik
photo Doc - Beritajakarta.id

Calon Pemudik Diimbau Lapor Pengurus RT/RW

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengimbau warga yang akan meninggalkan rumah untuk mudik Lebaran agar melapor kepada pengurus RT/RW setempat. Sehingga, pengurus RT/RW dapat membantu melakukan pengawasan rumah yang kosong tersebut.

Bagi warga yang akan meninggalkan rumahnya, lapor kepada RT/RW dan informasikan kepada tetangga

"Bagi warga yang akan meninggalkan rumahnya, lapor kepada RT/RW dan informasikan kepada tetangga. Ini penting untuk membantu menjaga keamanan lingkungan," kata Bayu, Selasa (6/6).

Menurutnya, aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pengurus RT/RW juga harus gencar mensosialisasikan soal pengamanan rumah kosong ini kepada warga.

Penyelenggara Mudik Gratis Diminta Lakukan Persiapan dengan Baik

"Jumlah warga di satu kelurahan bisa mencapai 200 ribu jiwa. Posisi RT/RW merupakan perpanjangan tangan dari kelurahan, mereka akan membantu mengoordinasikan keamanan lingkungan," ujarnya.

Ia menambahkan, patroli bersama unsur tiga pilar dan warga juga harus intensif dan tidak boleh kendur. Petugas Satpol PP juga akan dioptimalkan melalui sistem piket.

"Biasanya ada sistem piket di Satpol PP. Nanti akan dikoordinasikan lagi karena ini bagian peningkatan pelayanan kepada warga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati