You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
UPRD Menteng Optimis Realisasi Peneriman PBB P2 Lampaui Target Tahun Lalu
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

UPPRD Menteng Targetkan Penerimaan PBB-P2 Rp 303,2 Miliar

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2017 mencapai Rp 303,2 miliar.

Hingga 7 Juli 2017 penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Menteng sudah mencapai Rp 47 miliar

Kepala UPPRD Kecamatan Menteng, Henri Setyawan menuturkan, tahun ini terdapat nilai pokok pajak sebesar Rp 296,5 miliar dan tunggakan tahun lalu senilai Rp 6,7 miliar.

"Hingga 7 Juli 2017 penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Menteng sudah sebesar Rp 47 miliar. Angka ini sudah mencapai 15,78 persen dari target," kata Henri, Senin (10/7).

UPPRD Tambora Targetkan Penerimaan Pajak Rp 115,6 Miliar

Menurutnya, berbagai langkah sudah disiapkan agar pencapaian target penerimaan dapat terealisasi. Sejumlah langkah tersebut yakni, fiskal kadaster, penegakan hukum, dan penggunaan teknologi informasi.

"Kita juga menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.

Ia menambahkan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 juga sudah disampaikan kepada Wajib Pajak (WP). Nantinya, Bank DKI akan memfasilitasi dilakukannya pembayaran.

"Biasanya menjelang Agustus atau waktu jatuh tempo, pembayaran pajak masyarakat baru meningkat drastis," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1161 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye948 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye933 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye848 personBudhi Firmansyah Surapati