You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ketua TP PKK : Gebyar RPTRA Bentuk Apresiasi Warga Pengguna Aktif RPTRA
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

Ketua TP PKK DKI Ajak Warga Meriahkan Gebyar RPTRA

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta, Happy Farida Hidayat mengajak warga untuk memeriahkan Gebyar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun 2017.

Gebyar RPTRA merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang menggunakan RPTRA melalui beraneka lomba

Dikatakannya, kegiatan Gebyar RPTRA akan melibatkan masyarakat mulai dari usia anak-anak hingga lanjut usia (lansia).

"Gebyar RPTRA merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang menggunakan RPTRA melalui beraneka lomba," ujar Happy, Senin (10/7).

Djarot Bakal Ikut Lomba Masak Nasi Goreng di Gebyar RPTRA

Ditambahkan Happy, Gebyar RPTRA akan berlangsung 1-19 Agustus mendatang. Selain untuk menyemarakkan HUT ke-72 RI, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni.

"Kita minta, lurah maupun camat mengajak warganya untuk memeriahkan kegiatan ini," katanya.

Rencananya, lanjut Happy, dalam Gebyar RPTRA tahun ini akan dipertandingkan 16 lomba dengan 19 kategori. Lomba-lomba yang dipertandingkan tersebut mewakili atau terkait dengan kegiatan warga di RPTRA.

"Di antaranya, kita akan adakan lomba futsal, melukis, mewarnai, mendongeng, menyusun lego, balita sehat, kuliner dan cerdas cermat keluarga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1201 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1192 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye997 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye956 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye863 personBudhi Firmansyah Surapati