Komisi A Minta Sistem Penilaian PPSU Dibuat Lebih Jelas
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta para lurah di seluruh wilayah Ibukota membuat sistem penilaian yang jelas terhadap kinerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Perlu ada reward and punishment yang jelas untuk PPSU
Mengingat, belakangan ini marak isu beredar terkait menurunnya kinerja PPSU yang berada di bawah koordinasi lurah.
"Perlu ada reward and punishment yang jelas untuk PPSU," ujarnya, Jumat (4/8).
Petugas PPSU Jakbar Diminta Lebih Tingkatkan KinerjaMenurut Riano, dengan cara demikian kinerja PPSU bisa diukur. Petugas PPSU yang bekerja asal-asalan akan terkena punishment. Sebaliknya mereka yang bekerja baik di lapangan diberikan penghargaan.
"Jika ada yang malas-malasan bisa dikasih sanksi dengan sistem skorsing," katanya.
Riano menilai, kinerja PPSU harus optimal. Mengingat anggaran yang dialokasikan untuk membiayai gaji mereka setiap tahun mencapai Rp 1 triliun.
"Apalagi mereka juga telah diberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja.
Makanya harus optimal," tandasnya.