You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Acara pekan panutan pembayaran pajak PBB-P2 ditargetkan masuk Rp 269 Miliar
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

Pekan Panutan Pajak di Jaksel Targetkan Rp 269 Miliar

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan, menargetkan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 269 miliar, selama digelarnya pekan panutan pajak.  

Targetnya hari ini Rp 269 miliar dari 138 wajib pajak. Rata-rata mereka sudah bayar, tinggal validasi saja

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan, Yuspin Darmatin mengatakan, pemasukan tersebut berasal 138 wajib pajak yang sudah melunasi kewajibannya. 

Wali Kota Jaksel Buka Pekan Panutan Pajak

"Targetnya hari ini Rp 269 miliar dari 138 wajib pajak. Rata-rata mereka sudah bayar, tinggal validasi saja," ujar Yuspin, Kamis (10/8). 

Dia meminta, agar para wajib pajak segera melaksanakan kewajibannya sebelum 31 Agustus. Sebab, apabila telah habis masa tenggat waktu, akan terkena denda sebesar dua persen.

"Jangan tunda-tunda, karena pada saat jatuh tempo biasanya bank itu penuh. Belum lagi jika terjadi error ofline," ucapnya. 

Yuspin mengungkapkan, realisasi penerimaan PBB-P2 dari Januari hingga 9 Agustus di 10 kecamatan Jakarta Selatan, terdiri dari Kecamatan Cilandak sebesar Rp 87 miliar, Jagakarsa Rp 32 miliar,  Kebayoran Baru Rp 170 miliar, dan Kebayoran Lama Rp 163 Miliar.

Lalu, realisasi penerimaan dari Kecamatan Mampang Prapatan mencapai Rp 75 miliar, Pancoran Rp 59 miliar, Pasar Minggu Rp 64 miliar, Pesanggrahan Rp 26 miliar, Setiabudi Rp 185 miliar, dan Kecamatan Tebet sekitar Rp 96 miliar. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11922 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1360 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1326 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1005 personBudhi Firmansyah Surapati