You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Komisi II Banten Kunker Ke Jamkrida Jakarta
photo Keren Margaret Vicer - Beritajakarta.id

Komisi II DPRD Banten Kunker ke Jamkrida Jakarta

Komisi II DPRD Provinsi Banten yang membidangi masalah perekonomian melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Jamkrida Jakarta, di Gedung Dinas Teknis, Jl Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat.

Kami ingin belajar cara sukses Jamkrida Jakarta dalam pengelolaan penjaminan kredit kepada UKM

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta mengungkapkan, kunker ini bertujuan untuk studi banding terkait keberhasilan PT. Jamkrida Jakarta dalam membantu usaha kecil dan menengah (UKM) berikut serapan tenaga kerjanya.

"Kami ingin belajar cara sukses PT. Jamkrida Jakarta dalam pengelolaan penjaminan kredit kepada UKM," kata Sanuji, Selasa (15/8).

Jamkrida Jakarta Ingin Tingkatkan Sinergi untuk Bantu UKM di Rusun

Dijelaskannya, sebanyak 65 persen penduduk di Provinsi Banten merupakan petani dan nelayan. Untuk itu, sosialisasi perlu ditingkatkan agar petani dan nelayan tahu kalau mereka bisa mendapatkan bantuan kredit dengan penjamin Jamkrida Banten.

"Tahun 2016, Jamkrida Banten sudah membantu 1.900 UKM dengan tenaga kerja 5.700 orang," terangnya.

Sementara, Direktur Keuangan PT Jamkrida Jakarta, Imam Wahyudi mengatakan, Jamkrida Jakarta dan Jamkrida Banten sudah menjalin kerja sama sejak 24 Juni 2016.

"Ini jadi bagian pengembangan usaha, kita jalin kerja sama terkait produk penjaminan kredit multiguna, surety bond dan kredit konstruksi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12434 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1376 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1365 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1315 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1022 personBudhi Firmansyah Surapati