Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyempurnakan aplikasi Cepat Respons Opini Publik (CROP) menjadi Citizen Relation Management (CRM).

CRM memiliki fitur yang lebih lengkap dari CROP, sehingga mempermudah pemantauan laporan

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkapkan, penyempurnaan aplikasi ini bertujuan membantu sekaligus memudahkan koordinasi antara lurah dengan SKPD dalam menyelesaikan laporan warga yang disampaikan melalui aplikasi Qlue.

"CRM memiliki fitur yang lebih lengkap dari CROP, sehingga mempermudah pemantauan laporan," ujar Premi, Rabu (6/9).

Dijelaskannya, dalam aplikasi CRM terdapat fitur koordinasi. Jadi, ketika lurah mendapat laporan dan melakukan disposisi yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), indikator lurah berubah biru, dan SKPD terkait merah.

"Kalau SKPD sudah menindaklanjuti laporan warga akan ada penilaian atau poin bagi SKPD terkait. Sedangkan, indikator respons di pihak kelurahan akan berubah menjadi warna hijau," katanya .

Ia menambahkan, bimbingan teknis (bimtek) dan simulasi CRM terus berjalan di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Bimtek jalan terus, sekarang sedang uji coba di Jakarta Pusat. Kami berharap, penyempurnaan ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.