You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD DKI dukung Dinas PE menambah wirausaha baru
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Dinas PE Diminta Optimalkan Pertumbuhan Wirausaha Baru

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta Dinas Perindustrian dan Energi (PE) mengoptimalkan pendirian wirausaha baru agar tingkat kemiskinan di Ibukota berkurang.

Bukan hanya pelatihan, tapi juga harus menumbuh kembangkan wirausaha baru

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzzinun mengatakan, selain pelatihan Dinas PE juga harus melakukan pembinaan dan menyiapkan pertumbuhan wirausaha baru.

"Bukan hanya pelatihan, tapi juga harus menumbuh kembangkan wirausaha baru. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta berkurang," ujar Yusriah, Kamis (14/9).

Komisi B Bahas Program Kerja Dinas KUKMP di 2018

Kepala Bidang (Kabid) Industri Dinas PE DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan, saat ini pihaknya telah membina sekitar 28 ribu Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu.

"Kami senang sekali dengan masukan dari dewan tadi. Supaya setiap kelurahan itu ada wirausaha," katanya.

Dia memaparkan, untuk pengembangan wirausaha di Ibukota pihaknya mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Anggaran tersebut, katanya, dialokasikan untuk kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dan merek sebesar Rp 1.433.520.000.

Kemudian untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) dan roadmap pengembangan industri kreatif dianggarkan sekitar Rp 608.658.000.

"Sedangkan untuk kegiatan pertumbuhan wirausaha industri baru kami anggarkan sekitar Rp 3,1 miliar lebih," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11173 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1267 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye981 personBudhi Firmansyah Surapati