You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi E DPRD Nilai Fasilitas Pendidikan Sudah Lebih Baik
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Komisi E DPRD Nilai Fasilitas Pendidikan Sudah Lebih Baik

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di DKI Jakarta lebih baik.

Kita ingin kualitas pendidikan meningkat 

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Syahrial mengatakan, dengan sarana dan prasarana yang lebih baik maka kualitas pendidikan pun harus meningkat. 

Komisi E Bahas LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur

"Dana KJP, BOS dan lain-lain harus dilaksanakan dengan baik. Kita ingin kualitas pendidikan meningkat, jangan sampai nilai rata-rata ujian negara (UN) Jakarta lebih jelek dari daerah lain," ujar Syahrial, saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 dengan Dinas Pendidikan, Selasa (19/9).

Menanggapi hal ini, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto mengatakan, turunnya nilai rata-rata UN siswa di DKI Jakarta disebabkan alat evaluasi penyelenggaraan UN yang berubah setiap tahun. 

"Nilai-nilai yang dianut dalam rangka mencapai mutu pendidikan berubah. Termasuk juga pola penyelengaraan alat evaluasinya itu juga berubah," ucap Bowo.

"Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya masalah nilai, namun ada pula penanaman karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan rasa percaya diri," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1179 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1154 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye938 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye920 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye842 personBudhi Firmansyah Surapati