You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
519 Guru Bantu Terima SK CPNS
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

519 Guru Bantu Terima SK CPNS

Pemerintah Provinsi (Prmprov) DKI Jakarta menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) kepada 519 guru bantu atau honorer.

Tunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik di tempat bapak ibu sekalian mengajar

Sebanyak 519 guru bantu ini merupakan angkatan terakhir yang diangkat menjadi CPNS sejak tahun 2015 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, proses pengangkatan guru bantu menjadi CPNS merujuk pada political will dari Presiden RI, Joko Widodo.

510 CPNS Ikuti Diklat Prajabatan

"Perjuangan guru bantu sudah begitu panjang. Saya minta amanah dari pemerintah dan rakyat untuk dijaga," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/9).

Menurutnya, status sebagai PNS umumnya bisa didapat setahun kemudian. Guru bantu yang telah menerima SK CPNS akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan.

"Tunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik di tempat bapak ibu sekalian mengajar. Semoga, semua bisa segera menjadi PNS," terangnya.

Ia menambahkan, cita-cita yang sekarang sudah tercapai dan berada digenggaman harus ditunjukkan dengan dedikasi dalam mencerdaskan dan mendidik anak bangsa.

"Ingat, pemimpin juga ada karena jasa guru. Semua yang hadir akan mendapat SK CPNS ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1447 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1370 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1282 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1247 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1123 personFolmer