You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ini Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ AMJ Gubernur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur, hari ini.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Meity Magdalena Ussu menyampaikan, rekomendasi dewan atas LKPJ AMJ Gubernur dibagi menjadi empat bidang. Masing-masing bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Di bidang pemerintahan, kata Meity, dewan berharap eksekutif mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran dan melakukan percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sejauh ini dinilai telah berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Gubernur

"Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10).

Ia melanjutkan, di bidang perekonomian dan keuangan, pihaknya menilai sejak 2013 kondisi ekonomi dan keuangan di DKI mengalami peningkatan. Terakhir, pada 2016, penduduk miskin di Jakarta tercatat ada 385.840 orang atau 3,75 persen dari jumlah total penduduk. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU dan program-program lainnya," katanya.

Sementara di bidang pembangunan, lanjut Meity, dewan mendukung penuh pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) dan sistem e-katalog.

"DPRD mengharapkan ke depan tidak terjadi miss communication antara BPPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur," ucapnya.

Meity melanjutkan, di bidang kesejahteraan, pihaknya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan eksekutif pada penanganan kesehatan. Salah satunya program pelayanan Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH).

"Kami berharap prestasi dari program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan diteruskan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2233 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1262 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1219 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1070 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye989 personDessy Suciati