Pemprov Diminta Tingkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Atasi Banjir
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyukseskan program pengendalian banjir, rob dan genangan di Ibukota.
Perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan pemerintah pusat. Termasuk kerjasama yang komprehensif dengan daerah penyangga
"Perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan pemerintah pusat. Termasuk kerjasama yang komprehensif dengan daerah penyangga," ujar Iman Satria, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/10).
Menurut Iman, koordinasi perlu dilakukan mengingat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai, kali, waduk dan embung masih terkendala. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Pemprov DKI Jakarta hanya diberikan kewenangan membebaskan lahan dalam program normalisasi.
Manajemen Pengendalian Banjir Dinilai Sudah Optimal"Karena itu perlu dicari solusinya agar pengendalian banjir di Ibukota ini dapat lebih diatasi," tuturnya.
Meski demikian, Iman mengakui, terobosan Pemprov DKI Jakarta dalam program pengendalian banjir di Ibukota selama lima tahun terakhir telah banyak membuahkan hasil.
"Kami minta program ini terus dilanjutkan dan disukseskan," tandasnya.
