You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Dorong Premi BPJS Kesehatan Warga di APBD Terus Dikucurkan
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Dewan Minta Dana Subsidi BPJS Kesehatan Terus Dialokasikan

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus mengalokasikan dana subsidi untuk premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DPRD mendukung itu dilakukan terus. Karena sampai kapan pun, saya yakin RSUD membutuhkan bantuan itu

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, dana subsidi ini penting dialokasikan rutin setiap tahun agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Ibukota tetap optimal memberikan pelayanan.

"DPRD mendukung itu dilakukan terus. Karena sampai kapan pun,  saya yakin RSUD membutuhkan bantuan itu," ujarnya, Rabu (18/10).

Seluruh Warga DKI Ditarget Jadi Peserta BPJS Kesehatan di 2018

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto menuturkan, permintaan ini telah disampaikan Komisi C DPRD dalam rapat kerja.

"Intinya, mereka mengkhawatirkan tentang cash flow yang dimiliki RSUD tidak sanggup untuk memberikan pelayanan," tuturnya.

Koesmedi memastikan seluruh RSUD di Ibukota masih memiliki simpanan keuangan dan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal bagi warga.

"Tapi dalam waktu dekat, saya akan rapat untuk menanyakan mengenai klaim yang masih tertunggak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye984 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati