You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 DKI Terima Kembali KUA-PPAS 2018
photo Doc - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Terima Kembali Draf KUA-PPAS 2018

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima kembali draf Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Pak Sekwan sudah antar berkasnya dan kami baru terima. TAPD akan segera melakukan pembahasan

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, berkas KUA-PPAS 2018 telah diserahkan Sekretaris DPRD siang ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selanjutnya segera melakukan pembahasan.

"Pak Sekwan sudah antar berkasnya dan kami baru terima. TAPD segera bahas," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/10).

Pemprov DKI Serahkan KUA-PPAS 2018 ke DPRD Hari ini

Menurut Saefullah, pengembalian draf KUA-PPAS 2018 ini juga sudah dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Pesannya yang pertama kalau ada program tidak efisien itu dikurangi. Intinya supaya KUA-PPAS betul-betul efesien," katanya.

Menurut Saefullah, hari ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) akan melakukan penghitungan ulang potensi pendapatan daerah yang bisa dimasukan kembali ke dalam KUA-PPAS 2018.

Mengingat, masih ada beberapa potensi pengeluaran anggaran yang belum masuk dalam KUA-PPAS 2018. Seperti penyesuaian gaji untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penghitungan ulang untuk anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus.

"Angka lagi dihitung, tapi untuk alokasi pendidikan sudah 26 persen dari APBD," ucapnya.

Sekadar diketahui, nilai KUA-PPAS tahun 2018 yang dikembalikan nilainya mencapai Rp 74 triliun atau naik sekitar Rp 3 triliun dari APBD 2017.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, pengembalian dilakukan karena draf tersebut masih harus diperbaiki eksekutif. Nantinya setelah Pemprov DKI mengembalikan revisi KUA-PPAS ke DPRD, maka APBD 2018 diharapkan bisa disahkan pada Desember mendatang.

"Desember mesti sudah disahkan. Bisa, menurut saya dengan kerja keras. Ini soal komunikasi saja," tandas Taufik.


Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Bangunan Arena Padel di Kembangan Disegel

    access_time09-03-2026 remove_red_eye6744 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali

    access_time12-03-2026 remove_red_eye6025 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Atasi Sampah, Pemprov DKI Usulkan Pembangunan Tiga PLTSa

    access_time12-03-2026 remove_red_eye1374 personDessy Suciati
  4. PT Pembangunan Jaya Ancol Berkolaborasi Santuni 2.000 Mustahik

    access_time08-03-2026 remove_red_eye1250 personAnita Karyati
  5. Pemprov DKI Terus Upayakan Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

    access_time13-03-2026 remove_red_eye1187 personAldi Geri Lumban Tobing