You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Dorong Tunjungan Operasional Kader Jumantik Ditambah
.
photo doc - Beritajakarta.id

Dewan Dorong Tunjangan Operasional Kader Jumantik Dinaikan

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mendorong kenaikan tunjangan operasional bagi para kader juru pemantau jentik (jumantik) yang tersebar di tiap RT di Ibukota.

Mereka ini sangat berjasa dan kerjanya berat. Saya mendorong agar operasional Rp 500 ribu per bulan ditambah

"Mereka ini sangat berjasa dan kerjanya berat. Saya mendorong agar operasional Rp 500 ribu per bulan ditambah," ujar Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut Syarif, kenaikan tunjangan operasional bagi kader jumantik ini diperlukan mengingat tugas dan tanggung jawab mereka cukup berat.

Wali Kota Jaktim Tandatangani Komitmen Sapu Bersih Jentik Nyamuk

"Mereka menyampaikan Rp 500 ribu untuk mengelilingi minimal 40 rumah dalam sepekan cukup berat. Untuk itu saya usulkan operasional mereka dinaikan," tuturnya.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah selayaknya memberi perhatian lebih kepada para kader jumantik. Terlebih, di musim pancaroba saat ini mereka diberikan tugas lebih untuk memberantas jentik nyamuk Aedes Aegypti.

"Jadi saya minta proporsional kewajiban yang dilakukan kader dengan operasional yang diberikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1443 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1361 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1279 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1232 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1120 personFolmer