Dukungan program DP Nol Rupiah yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengalir. Salah satunya dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi).

Maka dibuat skema Bukti Bangun Hunian Subsidi (BBHS) untuk menambah margin dalam pembangunan hunian bersubsidi

Asosiasi ini bahkan mengusulkan agar program DP Nol Rupiah bisa dikombinasikan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi selisih bunga (SSB)

“Kita usulkan untuk menggenjot supply. Maka dibuat skema Bukti Bangun Hunian Subsidi (BBHS) untuk menambah margin dalam pembangunan hunian bersubsidi," ujar Endang Kawidjaja, Ketua Umum Apersi, Jumat (8/12).

Endang menyebut, dengan skema demikian, pembangunan vertikal subsidi bisa memberikan solusi terhadap pemenuhan kewajiban pengembang mewah menengah sesuai kewajiban yang tercantum pada hunian berimbang

“Dasar dari pada ini adalah Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2011. Di mana Pemprov dapat memberi insentif ke pelaku pembangunan hunian bersusidi,” ungkapnya.

Menurut Endang, saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, pihaknya mengusulkan agar Pemprov DKI membangun bangunan dengan ketinggian kurang dari tujuh lantai.

"Bangunan ini murah dibangun dan murah pemeliharaan. Sehingga diharapkan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Pemprov DKI terkait program DP Nol Rupiah. Karena itu dalam waktu dekat Apersi akan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

"FGD kita gelar untuk menganalisa keterjangkauan hunian dari seluruh aspek. Termasuk legalitas juga perbankan serta pajak," tandasnya.