Sedikitnya 20 bangunan di bantaran Kali Ciliwung segera dibongkar Pemkot Administrasi Jakarta Timur. Puluhan bangunan yang terkena proyek normalisasi kali itu berada di wilayah RW 02 dan RW 03 Kelurahan Kebon Manggis, Matraman yang membentang di sisi timur Kali Ciliwung, mulai dari kawasan Jembatan Jalan Slamet Riyadi hingga Pintu Air Manggarai.

Kita akan gunakan metode baru, yakni warga dipindahkan terlebih dulu ke rumah susun,  barulah bangunan kita bongkar

Sebelum dilakukan pembongkaran, Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Timur, Kamis (2/10), lebih dahulu melakukan melakukan sosialisasi dengan mengundang pengurus RW setempat, sejumlah tokoh masyarakat, Camat Matraman Hari Nugroho dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Andriansyah.  

Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Timur, Hendry Dunant mengatakan, warga yang berdomisili di 20 bangunan tersebut akan dipindahkan ke Rusunawa Komarudin. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI terkait rencana relokasi tersebut.

“Kita akan gunakan metode baru, yakni warga dipindahkan terlebih dulu ke rumah susun,  barulah bangunan kita bongkar. Rencananya mereka kita pindahkan ke Rusunawa Komarudin atau rusun yang terdekat,” ujar Hendry.

Hendry menjelaskan, pemilik 20 bangunan tersebut dipastikan tidak memperoleh uang ganti rugi atau uang kerohiman. Sebab puluhan pemilik bangunan tersebut selama puluhan tahun telah menggunakan lahan milik pemerintah tanpa mengantongi izin apapun.

Menurut Hendry, setelah seluruh bangunan dibongkar, pihaknya akan membangun jalan inspeksi Kali Ciliwung dengan lebar sekitar 18 meter. Selain itu, badan Kali Ciliwung juga akan dilebarkan. "Khusus untuk pelebaran Ciliwung ini merupakan tugas dari pemerintah pusat, dalam hal ini BBWSCC (Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane)," terangnya. 

Sementara itu, Camat Matraman, Hari Nugroho mengimbau agar warga yang bangunannya terkena proyek nornalisasi Kali Ciliwung agar segera mengemasi barang-barangnya. “Yang penting pemindahan warga ke rusun itu harus jelas dimana. Saya ingin ada jaminan bagi warga kami soal tempat tinggal berikutnya," tukasnya.