You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lurah dan Camat di Jakbar Diminta Fokus Pantau Titik Penilaian Adipura
photo Doc - Beritajakarta.id

Lurah dan Camat Diminta Fokus Pantau Titik Penilaian Adipura

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, meminta seluruh lurah, camat serta unit dan perangkat kerja daerah terkait, untuk fokus memantau titik lokasi penilaian Adipura tahap dua.

Tersisa enam hari ke depan untuk penataan wilayah

Dikatakan Anas, tim penilai Adipura akan mulai melakukan penilaian tahap kedua pada 12 Maret mendatang, Karena itu, dalam waktu sepekan ini seluruh aparatur harus turun ke lapangan melakukan pembenahan dan pemantauan titik lokasi yang akan dinilai. 

Pemkot Jakut Benahi Empat Lokasi Baru Penilaian Adipura

"Tersisa enam hari ke depan untuk penataan wilayah. Untuk itu, saya minta lurah, camat serta instansi terkait turun memastikan semuanya telah dibenahi," ujar Anas, saat rapat pimpinan tingkat kota di ruang Pola, Selasa (6/3). 

Ia mengatakan, Pemkot Jakarta Barat pada penilaian pertama Adipura berada di posisi kedua setelah Jakarta Pusat dengan selisih nilai terpaut 0,3. 

"Saya berharap tujuh dari 16 titik pantau tetap yang meraih penilaian tertinggi di tahap pertama Adipura bisa dipertahankan pada tahap kedua. Sedangkan sembilan titik lainnya bisa lebih baik lagi," katanya. 

Ia mengungkapkan, lurah dan camat berkoordinasi dengan pihak terkait memantau kebersihan lingkungan khususnya di sekitar areal pasar, terminal, stasiun kereta api dan museum. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati