You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 DPRD Jawa Barat pelajari penganggaran masa transisi Kepala Daerah di Jakarta
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

DPRD Jawa Barat Kunker ke DPRD DKI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta. Kedatangan rombongan anggota dewan tersebut diterima langsung diterima Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

DKI sudah mengalami transisi kepemimpinan dan bagaimana memasukan anggaran

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Maman Abdurahman  mengatakan, maksud kedatangan jajarannya pada hari ini untuk melakukan studi komparasi terkait penganggaran masa transisi pergantian kepala daerah di DKI Jakarta.

"DKI Jakarta tahun lalu sudah pernah mengalami. Makanya kita ingin belajar pengalaman dari DKI," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/3).

DPRD Jambi Pelajari Penyusunan Prolegda di DKI

Ia menjelaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat akan berlangsung 27 Juni mendatang. Sementara penetapan kepala daerah dijadwalkan Agustus mendatang.

"Saat ini sedang berlangsung proses penganggaran di DPRD Jawa Barat," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menuturkan, anggaran program-program visi misi kepala daerah yang akan ditetapkan kelak, tetap harus dimasukkan ke dalam APBD.

"DKI sudah mengalami transisi kepemimpinan dan bagaimana memasukan anggaran," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye986 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati