You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A Monitoring Serapan Anggaran Pemkot Jakut
.
photo Oki Akbar - Beritajakarta.id

Komisi A Monitoring Serapan Anggaran Pemkot Jakut

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini memonitoring penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara.

Ada hal-hal yang perlu dikritisi terkait ritme kerja Pemkot Utara 

Pada kesempatan tersebut, Sekertaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengapresiasi kualitas serapan anggaran yang telah dilakukan Pemkot Jakarta Utara.

"Tapi ada hal-hal yang perlu dikritisi terkait ritme kerja Pemkot Jakarta Utara," ujarnya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (27/3).

Komisi A Bakal Gelar Rakor Atasi Kendala Serapan Anggaran

Hal tersebut yang dimaksud, kata Syarif terkait dengan jadwal pelaksanaan lelang konstruksi yang baru akan dimulai akhir Mei. Padahal lelang bisa dilaksanakan April untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi di lapangan.

"Dengan adanya antisipasi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar. Makanya ini yang mau kita percepat," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad menjelaskan, dari total pagu anggaran sebesar Rp 778,1 miliar, pihaknya telah berhasil menyerap 14,90 persen atau Rp 115, 9 miliar.

"Banyak masukan yang didapat dari Komisi A. Salah satunya bagaimana agar semua kegiatan berjalan cepat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1455 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1381 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1289 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1263 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1131 personFolmer