You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jakbar Siap Bayar Lahan untuk Kantor Kelurahan Jembatan Lima
photo Doc - Beritajakarta.id

Pemkot Jakbar Siap Bayar Lahan untuk Kantor Kelurahan Jembatan Lima

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat, siap membayar lahan warga seluas 1.000 meter persegi dengan harga appraisal untuk dibangun kantor kelurahan Jembatan Lima, Tambora.  

Sehingga tahapan perencanaan dan pembangunan gedung Kelurahan Jembatan Lima yang baru bisa direalisasikan akhir tahun ini

Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses penerbitan satu dari dua bidang tanah yang akan dibebaskan.

Wali Kota Jakbar Gelar Raker dengan Komisi A

"Kami menargetkan Mei telah bisa dibayarkan, sehingga tahapan perencanaan dan pembangunan gedung Kelurahan Jembatan Lima yang baru bisa direalisasikan akhir tahun ini," ujarnya, Selasa (10/4). 

Sementara, pengadaan lahan untuk pembangunan gedung Kantor Kelurahan Jembatan Besi hingga saat ini masih terkendala. Sebab, pemilik lahan bersikukuh meminta biaya ganti rugi sebesar dua kali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Anas mengaku, sudah mengintruksikan Lurah Jembatan Besi, Agus Mulyadi, membuat surat kepada Gubernur DKI Jakarta serta tembusan kepada DPRD terkait  pengadaan lahan yang masih menemui hambatan. 

"Saya juga sudah menginstruksikan lurah Jembatan Besi untuk meminta Ketua RT dan RW mencari lahan milik warga yang bersedia dibebaskan dengan harga appraisal," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12275 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1368 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1350 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1013 personBudhi Firmansyah Surapati