You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Spanduk Larangan Kegiatan Politik akan Dipasang di Lokasi CFD
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

Spanduk Larangan Kegiatan yang Tidak Boleh di HBKB akan Dipasang

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memasang spanduk larangan kegiatan yang tidak boleh dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan HBKB.

Kami akan lakukan tindakan preventif dan edukasi

"Pemprov DKI tegaskan, CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat politik, SARA atau orasi yang mengandung ujaran kebencian dan menghasut," ujar Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko di  Mapolda Metro Jaya, Sabtu (5/5).

Sigit menyampaikan, pihaknya akan memasang spanduk untuk mensosialisasikan larangan ini kepada masyarakat. Rencananya spanduk tersebut dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Alat Peraga Politk di Ajang CFD Bakal Disita

Menurut Sigit, pada pelaksanaan HBKB Minggu (6/5) besok, petugas juga akan mengimbau warga. Khususnya di pintu-pintu masuk HBKB.

"Kami akan lakukan tindakan preventif dan edukasi," katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Argo Yowono menambahkan, sesuai dengan Pergub Nomor 12 tahun 2016, kegiatan yang diperbolehkan di lokasi HBKB seperti acara seni budaya, lingkungan hidup dan olahraga. Sementara kegiatan yang bersifat politik dan bersifat SARA secara tegas dilarang.

"Kami sudah koordinasi dengan Pemprov untuk menegakan aturan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11218 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1340 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1273 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye985 personBudhi Firmansyah Surapati