Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai akar persoalan dari berbagai masalah di ibu kota termasuk banjir dan kemacetan disebabkan masih maraknya budaya korupsi di tubuh pemerintahan. Namun begitu, dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar dan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, ia yakin persoalan tersebut bisa di atasi.

Dengan APBD DKI tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah banjir

Ahok juga mencontohkan satu pepatah kuno dari Tiongkok tentang suatu masalah yang tak juga terselesaikan. Menurutnya, jika ada uang, maka tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan.

"Sampai setan saja, bisa kita suruh giling kacang kedelai agar jadi tahu. Haha...!Dengan APBD DKI tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah banjir," ucapnya saat seminar penanganan banjir di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).

Ia juga mengaku prihatin dengan praktik monopoli yang terjadi. Menurutnya, sebagian besar barang pengadaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penanganan masalah banjir dimonopoli beberapa pihak.

"Ya soal pengadaan barang dan macam-macam, kalau orang ada niat kerja yang betul-betul gak masalah. Saya sinyalir ada kepentingan-kepentingan, kontraktor dan macam-macam," ungkapnya.

Permasalahan serupa, lanjut Basuki, tidak hanya terjadi di Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga Indonesia. Salah satu penyebabnya karena korupsi tidak diberantas, melainkan dipelihara oleh beberapa pihak.

"Akar masalahnya di situ saja semua. Bukan cuma banjir kok. Semua masalah di republik ini akarnya korupsi, hehehehe. Karena dipelihara kan," tuturnya.

Untuk itu, tegas Basuki, Pemprov DKI harus mampu menekan korupsi agar permasalahan banjir dapat diselesaikan.

"Orang pintar banyak, uang banyak, semua ada. Hanya satu cara atasi akar masalah mengatasi banjir Jakarta. Bereskan korupsi. Kalau kepala lurus, bawahnya enggak berani enggak lurus. Itu kesimpulan saya," tegasnya.