Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir di ibu kota. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu memasang tiang-tiang Disaster Warning System (DWS) dari Jepang. Tiang-tiang DWS tersebut dilengkapi dengan speaker yang berfungsi menginformasikan kondisi debit air di Bendung Katulampa, Bogor kepada warga Jakarta. 

Di tiang-tiang DWS ada speaker yang kita pasang di lima kelurahan yang paling rawan terkena banjir

"Di tiang-tiang DWS ada speaker yang kita pasang di lima kelurahan yang paling rawan terkena banjir. Jadi kalau ada informasi siaga II di Puncak, Bogor, alat ini akan bekerja menginformasikan ke warga," ujar Bambang Surya Putra, Kepala Seksi Informatika Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Jumat (31/10).

Dia menjelaskan, tiang-tiang DWS itu telah terpasang di Kelurahan Ulujami, Petogogan, Bidara Cina, Rawa Buaya, dan Kampung Melayu. Alat itu dipasang satu unit di tiga RW dalam satu kelurahan yang berlokasi stategis dan dapat menjangkau seluruh tempat. "Alat ini hibah (CSR-red) dari perusahaan Jepang. Tiang-tiangnya sudah terpasang, tinggal nunggu speaker dan komponen lainnya," katanya.

Selain memasang alat deteksi banjir, kata Bambang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali akan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai langkah untuk mengurangi curah hujan di ibu kota dan wilayah sekitarnya. Teknologi itu kemungkinan akan digunakan pada Desember mendatang, tepatnya menjelang puncak musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung Januari 2015 mendatang.

"Tahun ini kita tetap pakai TMC, tapi itu tergantung early warning yang akan dianalisa BMKG. Kalau mereka bilang hujannya besar, kita akan gunakan TMC untuk mengurangi dampak curah hujan di Jakarta dan sekitarnya," ucapnya.

Bambang mengungkapkan, anggaran yang disiapkan untuk penggunaan TMC di ibu kota pada tahun ini sekitar Rp 20 miliar. "Biasanya, TMC sudah mulai digunakan bulan Desember. Tahun ini, anggarannya sekitar Rp 20 miliar. Kalau jadi pakai dana dari APBD DKI," ungkapnya.