Ahok Lantik Sejumlah Pejabat Teras DKI
Sebanyak delapan pejebat eselon II dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jumat (31/10). Dari sejumlah nama tersebut terdapat nama Agus Priyono, yang semula menjabat sebgai Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) naik menjadi Kepala Dinas PU menggantikan Manggas Rudi Siahaan.
Kami memutuskan setelah ada UU ASN yang berusia 58 tahun tidak akan disambung, kita pensiunkan
Kemudian Endang Widjayanti yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang telah memasuki masa pensiun diganti oleh Heru Budi Hartono yang semula menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara.
Selain mengganti sejumlah pejabat, Ahok juga menegaskan tidak akan lagi memperpanjang PNS yang telah memasuki masa pensiun sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ahok Akan Lantik Enam Pejabat Eselon II"Kami memutuskan setelah ada UU ASN yang berusia 58 tahun tidak akan disambung, kita pensiunkan," kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Basuki, semula dirinya akan membatasi PNS hingga usia 56 tahun. Namun, karena tergadi gap yang cukup panjang antar golongan maka kebijakan tersebut dirubah. Pemprov DKI Jakarta pun tengah melakukan promosi dan seleksi terbuka bagi para pejabatnya mulai dari eselon IV, eselon III, dan eselon II.
"Dengan sistem seperti ini kita dapatkan orang-orang yang muda. Ke depan pejabat yang dilantik tidak hanya tanda tangan pakta integritas. Tapi, harus mengisi program kerja seperti apa sehingga kerja terukur. Jika selama tiga bulan tidak jalan langsung kita stafkan, tidak ada posisi lagi. Sambil menunggu ada kesempatan naik lagi," ucapnya.
Sementara pejabat yang mendapatkan promosi lainnya yakni I Gede Dewa Soni Ariyawan yang semula masih berstatus eselon IIIa. Namun, setelah mengikuti assessment kemudian dipromosikan menjadi pejabat eselon IIa. Dia pun dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BULP). Kemudian posisi Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) diduduki oleh Noor Syamsu yang pernah menjabat sebagai mantan Walikota Jakarta Pusat.
Ada juga Irvan Amtha yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BPTSP. Sementara jabatan Kepala Biro Kepala Daerah Hubungan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) dijabat oleh Muhammad Mawardi. Sementara itu, ada dua orang pejabat eselon II yang dimasukkan dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Keduanya yakni Sarwo Handayani yang semula menjabat sebagai Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Muhammad Yusuf yang merupakan mantan pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.
